17420912480-19093936401544953456-IMG-20151230-153512-HDR780x390

Jakarta – Pemerintah dan DPR harusnya bersinergi bekerja untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia. Sayangnya, rakyat dipertontonkan peristiwa di mana pemerintah dan DPR justru gaduh di internal masing-masing.

“Soal kekompakan pemerintah, kita mencatat selama 2015 timbul banyak gaduh. Bukan gaduhnya yang masalah, tapi penyebab kegaduhan yang tidak positif,” kata Jimly dalam acara refleksi akhir tahun dan pengenalan pimpinan pusat ICMI yang baru di hotel Sahid Jaya Jakarta, Jl Sudirman, Jakarta, Rabu (30/12/2015).

Jimly memberi contoh sejumlah kasus yang menggegerkan internal DPR dan keributan para menteri di saat Presiden Jokowi meminta mereka bekerja dan bersinergi.

“DPR harusnya melakukan check and balance dengan saling menopang dengan pemerintah. Tapi yang terjadi DPR gaduh sendiri dan pemerintah gaduh sendiri. Seharusnya fungsinya saling menunjang secara eksternal,” sambungnya.

Jimly mengatakan ICMI sepenuhnya mendukung pemerintahan Jokowi-JK hingga selesai masa jabatan. Namun, ada beberapa catatan terkait ekonomi, sosial, budaya, hukum, pendidikan keamanan dan keadilan yang disoroti selama tahun 2015.

“Pemerintah terlihat telah berjalan dengan baik, hanya saja terlihat kegamangan di kalangan pembantu Presiden yang belum dapat bekerja secara optimal, koordinasi dan kekompakan sinergitas yang masih rendah,” sambung anggota ICMI Jafar Hafsah saat membacakan refleksi akhir tahun.

“Untuk hukum dan keadilan, tahun 2015 ditandai gonjang-ganjing KPK dan Polri, adanya kalangan yang menginginkan pelemahan KPK melalui perubahan UU KPK, ramainya kasus PT Pelindo dan suap gubernur Sumatera Utara,” sambung Jafar.

Ke depan, ICMI berharap pemerintah akan semakin solid dan tak menampakkan perbedaan pada masyarakat. Jimly menyebut, perbedaan dalam internal pemerintah pasti tak dapat dihindari, namun bisa disikapi lebih arif dengan tidak mempertontonkan pada masyarakat.

“Kita harap pemerintahan solid dan tidak terlihat perbedaan. Dijaga secara internal karena dampaknya pada pembangunan sangat besar. Selain itu kepastian politik dan ekonomi. Dan fungsi parlemen tidak bisa maksimal kalau gaduh sendiri,” pungkas Jimly.  (bil/miq)

 

sumber: detik

Iklan