kurtu 2

JAKARTA, (PRLM).- Sudah saatnya Indonesia memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) untuk menutupi defisit kebutuhan listrik. Selain memenuhi kebutuhan listrik, kehadiran PLTN bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.

Indonesia bisa memiliki PLTN dengan diawali adanya deklarasi oleh presiden yang menegaskan “Indonesia Go PLTN”. Oleh karena itu, Presiden harus deklarasi bahwa Indonesia Go PLTN. Tapi sampai sekarang belum dideklarasikan oleh Presiden bahwa Indonesia akan membangun PLTN.

Demikian yang mengemuka dalam pembahasan seminar nasional kebangsaan Kajian Sistem Ketatanegaraan yang diselenggarakan MPR RI bekerjasama dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) di Gedung MPR /DPR/DPD RI Jakarta, Kamis (27/11/2014).

Seminar nasional bertema “Mewujudkan Kedaulatan Sumber Daya Alam Indonesia dalam Rangka Memperkokoh Perekonomian Nasional” menampilkan pembicara Prof. Dr. Jazi Eko Istiyanto, M.Sc (Kepala Bapetten), Taswanda Taryo (Deputi Bidang Teknologi Energi Nuklir), Dr. Sugiharto, SE, MBA (Komisaris Utama PT Pertamina), Alexander Syilyn (Wakil Duta Besar Rusia), dan Kurtubi (Fraksi Partai Nasdem).

Dalam paparannya, Jazi Eko Istiyanto mengatakan Indonesia bisa memiliki PLTN dengan diawali adanya deklarasi oleh presiden yang menegaskan “Indonesia Go PLTN”. “Presiden harus deklarasi bahwa Indonesia Go PLTN. Tapi sampai sekarang belum dideklarasikan oleh Presiden bahwa Indonesia akan membangun PLTN,” katanya dalam seminar yang dibuka Ketua Presidium ICMI Dr. Marwah Daud Ibrahim itu.

Menurut Istiyanto, keamanan dan keselamatan paling diutamakan dari kehadiran PLTN. Bapetten menjadi lembaga yang mengawasi keamanan dan keselamatan PLTN. “Sekali terjadi kecelakaan PLTN di Indonesia, masa depan energi nuklir di Indonesia akan habis,” ujarnya.

Karena itu, lanjut Istiyanto, banyak perangkat agar tercipta keamanan dan keselamatan PLTN, seperti perizinan, Undang-Undang, teknologi nuklir, dan persyaratan lainnya. “Tapi sampai sekarang belum ada yang mengajukan perijinan ke Bappeten,” tambahnya.

 

kurtu 3

 

Sementara itu Taswanda Taryo mengungkapkan bahwa sudah sejak tahun 1972, Indonesia “bermimpi” memiliki PLTN. Namun, sampai sekarang mimpi itu belum menjadi kenyataan. “Padahal kita sudah menyiapkan science pembangunan PLTN. Prinsip dari pembangunan PLTN itu adalah keselamatan, keselamatan, dan keselamatan,” paparnya.

Sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan beberapa tempat untuk pembangunan PLTN. Sebelumnya telah disiapkan lokasi di Ujung Lemahabang, di semenanjung Muria, Jawa Tengah. “Tapi sekarang kita mempunyai alternatif tempat, yaitu di Bangka Belitung. Kita sudah melakukan studi kelayakan sejak tahun 2011,” ungkapnya.

Menurut Taswanda Taryo, kurun waktu 2014 hingga 2024 adalah waktu yang tepat untuk membangun PLTN. Pada tahun 2024 Indonesia akan mengalami defisit listrik sebesar 50.000 megawatt. Saat itu kebutuhan listrik sebesar 115 gigawatt, sementara dari jumlah itu baru dipenuhi 65 gigawatt.

“Negara-negara yang akan membangun PLTN di antaranya Vietnam, Turki, Arab Saudi, Bangladesh, Jordania, Kita harus siapkan PLTN yang besar maupun yang kecil. Tenaga nuklir bisa bersaing dengan batu bara,” ujarnya.

Pembicara lain, Sugiharto juga menyebutkan bahwa sudah saatnya Inodneisa membangun PLTN. “Indonesia tidak bisa lagi bergantung pada minyak dan gas. Untuk membangun PLTN dibutuhkan adanya strong leadership,” pungkas Taswanda.(Sjafri Ali/A-88)***

Iklan