[MEDIA ICMI] Salahsatu upaya hijrah moral bisa dilakukan lewat hijrah pemikiran, yaitu berperan serta dalam mengamandemen regulasi. “Siapapun di ICMI, yang melakukan kajian dan sesuai metodologi, jangan berhenti hanya menjadi sebuah fatwa. Ketika ia (kajian) lahir sebagai sebuah hasil ijtihad, harus ditambah langkahnya berikutnya,” sebut Pengurus Orwil Sulawesi Selatan, Prof. Dr. Arifuddin Ahmad, MA, dalam Pleno III: Moral Politik: Politik  Birokrasi, Politik Uang dan Politik Kebijakan, Silaknas ICMI di Kendari, Sulawesi Tenggara (10/12/11).

 

NKRI Final

Langkah berikutnya yakni proses taqnin di DPR. Ia menjadi bahan dasar yang dibahas di DPR untuk memperkaya regulasi kita. Sehingga, sambung Arif, UU yang lahir adalah hasil ijtihad dan produk-produk hukum yang berjiwa keIslaman dan keIndonesiaan.

Sementara itu Wakil Ketua Dewan Pakar ICMI Pusat, Dr. Yudi Latif mengingatkan dua norma dasar dalam konstitusi Indonesia tentang Negara. Pertama, Negara menghendaki adanya Negara Kekeluargaan. Indonesia adalah negara majemuk dengan memberi ruang bagi keberagaman yang punya keterwakilan. Kedua, Negara Keadilan. “Menarik bahwa para Pendiri Bangsa kita begitu dalam penghayatannya pada keadilan. Sehingga dalam mendefiniskan Negara dikatakan Negara adalah organsiasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk menyelenggarakan keadilan sosial. Apa maknanya? Tiap men- set up institusi demokrasi, ujungnya selalu dipikirkan apa dampaknya bagi keadilan dan kesejahteraan rakyat,” jelasnya.

Namun, lanjut Yudi, kedua basis penting sebagai prasayarat dari konstitusional demokrasi itu belum terpenuhi dalam insitutional crafting demokasi yang diterapkan saat ini. “ICMI harus mulai track-nya dari sini, turut menata ulang demokrasi Indonesia dengan dua kaki tersebut. Itu satu ikhtiar yang sangat menantang,” tandasnya.

Merespon pertanyaan beberapa peserta Orwil mengenai masalah di Papua. Presidium ICMI Drs. Priyo Budi Santoso menuturkan, solusi dari UU Otsus Papua adalah solusi yang maksimal yang bisa diberikan Negara dan Rakyat Papua. Yang menjadi soal sekarang adalah impelementasinya. “Karena ini masalah rumitsuasana di Papua yang mestinya sudah nyaman secara sosial, akhirnya bergelegak kembali. Tapi tetap kita anjurkan yang terdepan adalah pendekatan hati dan kesejahteraan. Saya titip kepada Dewan Adat Papua, bahwa Papua tak terpisahkan dari kesatuan Republik Indonesia dan itu final. Jangan kemudian mendeklarasikan membentuk presiden baru, dsb. Kita akan memberikan apa saja kecuali satu itu, ” ungkap Wakil Ketua DPR RI.

Sidang Pleno III Silaknas ICMI 2011 dimoderatori Wakil Sekretaris Dewan Pakar ICMI Pusat, Drs. Abdul Hamid.

Iklan