Tidak cukup hanya dengan i-Masjid , Baitul Maal wat Tamwil (BMT), bank syariah, dsb. Solusinya harus integral. Harus ada gerakan-gerakan lain yang bersifat kebijakan pembangunan makro, struktur ilmu dan model praktisnya, begitu tanggapan Dewan Pakar ICMI, Prof. Dr. Didin Damanhuri, dalam sesi tanya-jawab Pleno I: “Moral ekonomi dalam Praktek: Keadilan Ekonomi dan Ekonomi Biaya Tinggi”,  Silaknas ICMI di Kendari, Sulawesi Tenggara (10/12/11)

 

Orientasi GDP

Didin melanjutkan, di bidang perbankan, supremasi branch banking system membuat seluruh likuiditas pedesaan disedot ke Jakarta. Maka terjadi pengeringan likuiditas pedesaan oleh bank konvensional maupun bank syariah. Sementara di tingkat pemikiran, kata Didin, sedang berkembang di dunia, termasuk ilmu ekonomi, bersifat antroposentrism dan utilitarian. Ini perilaku semua pelaku bisnis termasuk muslim. Karena itu harus ada pembongkaran paradigma ilmu. “ICMI harus concern, bersama kampus-kampus membangun teori yang membumikan Al Quran pada ekonomi habitual dan ada ruang sosial,” tandasnya.

Lalu pada kebijakan pembangunan, di tingkat nasional terjadi subordinasi pemikiran kebijakan yang GDP oriented, bahkan di tingkat lokal dengan Gross Regional Domestic Product (GRDP). “Yang ironis, sektor informal yang duakali APBN ini tidak masuk struktur GDP. Jadi dual national society ini pun perlu diatasi terlebih dulu,” jelasnya.

Selain itu, UU perbankan nasional, menurut Didin juga harus di-judicial review, karena tidak cocok dengan konstitusi dan terus terjadi dominasi sektor moneter terhadap sektor riil. “Hal ini diperkuat dengan UU Bank Indonesia yang sangat independen dan untouchable, termasuk oleh Presiden,” ungkapnya.

Presidium ICMI, Dr. Sugiharto, memaparkan, adalah satu keniscayaan mewujudkan ekonomi yang berkeadilan dimulai oleh akar rumput melalui i-Masjid. Dengan memiliki aktivitas one stop di Masjid ( BMT, i-learning center, i-klinik, i-net) dan para cendekiawan di tingkat lokal menjadi penggeraknya.  “Apa yang kita saksikan semalam (penandatanganan nota kesepahaman) adalah sebuah fenomena baru, pimpinan PBNU dan Muhammadiyah bersama ICMI membangun sebuah sistem. Kalau jaringan ini bisa dibangun, perubahan tadi bisa dan kita mulai dari masjid. Mari kita optimis, hijrah dan mulai dari masjid. Sulit kalau kita memulai dari mal, gedung DPR dan Istana,” pungkasnya.

Sidang Pleno I Silaknas ICMI 2011 dimoderatori Bendahara Umum ICMI, Sandiaga S. Uno

Iklan