Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sekadar instrumen demokrasi. Dia adalah mesin. Jadi struktur dan segala macam itu adalah hardware. Indonesia strukturnya sudah bagus tapi kita tidak pernah memikirkan software-nya. Karena struktur yang bagus harus dibarengi kultur yang unggul. Begitu analisa Majelis Pengurus Pusat ICMI, Ketua Koordinasi Hubungan Luar Negeri dan Hankam, Drs. Nur Hidayat Sardini dalam sesi tanya-jawab Pleno II: Moral Hukum: Etika Peradilan dan Mafia HukumSilaknas ICMI 2011 di Kendari, Sulawesi Tenggara (10/12/11)

 

Kepemimpinan Efektif Bina Anak Buah

“Jangan-jangan kita tidak pernah memikirkan bagaimana perangkat lunak dibenahi. Bagaimana pendidikan, dsb. Begitu masuk (ke KPU dan Bawaslu) barang mentahnya maling, keluar tetap maling. Karena orang yang mendaftar di KPU dan Bawaslu sebagai gubernur, walikota dan bupati, sudah cukup kalau dia bisa menunjukan SKCK bahwa dia berkelakuan baik,” sebut Mantan Ketua Bawaslu.    

Untuk itu, Hidayat mengajak seluruh pengurus ICMI bersama elemen masyarakat lainnya untuk bersama membenahi ‘barang mentah’ ini. “Ini tanggungjawab ICMI bersama agamawan, kaum pendidik, dsb. Kita sebagai muslim terbesar dengan demokrasi luar biasa. Tapi kenapa tidak juga Indonesia maju karena Islam? ICMI harus membuktikan bahwa Al Qur’an benar dalam implementasi, sehingga bisa memajukan negara,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Penasehat ICMI, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie sepakat dengan usulan koruptor harus dihukum seberat-beratnya termasuk hukuman mati. Tapi ini hanya cara kita melampiaskan amarah dan dendam. Untuk itu, Jimly mengusulkan beberapa pilihan solusi pemberantasan korupsi. Pertama, ada ide sudah bergulir untuk membuat UU Perampasan Aset. Tiap orang yang kedapatan korupsi dan terbukti, harta dan kekayaannya dirampas negara, kecuali dia bisa membuktikan yang dia miliki halal.  “Kalau ada pegawai negeri sipil golongan III, rekeningnya sudah Rp 20 M. Tidak usah ditanya-tanya. Ambil dulu oleh Negara. Simpan. Bawa dia ke pengadilan, buktikan mana yang halal. Kalau halal, kembalikan. Itu lebih berguna bagi Negara ketimbang dia dimasukkan penjara dan harus diberi makan pula,” ujarnya.

 

Kedua, dalam hal pencegahan. KPK bekerja di hilir, sedang di hulunya ada Presiden. Karena itu, kalau kepemimpinan efektif dalam membina anak buah, insya Allah tidak ada korupsi. Semua pejabat yang menduduki kedudukan nomor satu di lembaganya bertanggungjawab kalau ada anak buahnya korupsi. “Ini harus dipraktekkan. aturannya sudah ada. Jangan biarkan Atas hanya menikmati kedudukannya. Dia harus bertanggungjawab kalau anak buahnya tidak becus. Presiden mengawasi mentrinya, menteri mengawasi dirjennya, dirjen mengawasi direkturnya, direktur membina subditnya, Insya Allah, kalau ini diterapkan dari hulu ke hilir, jumlah korupsi berkurang,” jelas Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi.

 

Sidang Pleno II SIlaknas ICMI 2011 dimoderatori Pengurus Pusat ICMI, Ketua Koordinasi Hukum, Advokasi, dan HAM, Dr. Ir. Johan O. Silalahi, MH.

Iklan