Tujuan akhir bernegara adalah menciptakan keadilan sosial. Peran Negara tak bisa dipungkiri sebagai kunci dalam ketercapaian tujuan tersebut. Namun tidak sertamerta menyerahkan sepenuhnya kepada Negara. Di sinilah peran masyarakat madani (civil society) bersama Negara mencapai keadilan sosial lewat instrumen-instrumen pemberdayaan sebagai kontribusi alternatif. “Tentu Negara tetap sangat diperlukan tapi perlu dibantu satu metode atau proses,” papar Ketua Presidium ICMI, Ilham Akbar Habibie dalam Seminar Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) bertajuk: “”Menegakkan Kedaulatan Negara, Mewujudkan Keadilan Sosial”, di Hotel Sahid, Jakarta, Sabtu ( 29/1).

 

Indikator Kemakmuran

Itulah yang telah, sedang dan akan difokuskan ICMI lewat program-program pemberdayaan masyarakat. “ ICMI tetap konsisten dengan visi dan misi yang dicanangkan waktu pendirian ICMI 20 tahun lampau sebagai wahana non-politis, menyatukan kekuatan bangsa dan umat sehingga kita bisa fokus menemukan solusi masalah bangsa,” imbuhnya.

Menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis, dalam menyusun program-program ekonomi, Pemerintah harus memenuhi rasa keadilan, karena tidak akan ada kedaulatan negara tanpa keadilan. “Maka dari itu Pemerintah dan DPR telah sepakat menurunkan tingkat pengangguran dari tahun ke tahun,” sebutnya. Sebagai empat indikator untuk mencapai kemakmuran, Lanjut Hary, selain kemiskinan dan pengangguran, kesenjangan pendapatan juga menjadi penting. “Di Indonesia tidak pernah ada ukuran-ukurannya sehingga remunerasi menjadi tidak ada artinya, terlebih ketika muncul kasus Gayus,” ujarnya.

Cegah Korupsi Lewat Parpol

 

Pembicara lainnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas menegaskan, lembaga yang dipimpinnya akan bertindak secara fair dan tidak akan pernah melakukan tebang pilih. Pernyataan Busyro menanggapi tudingan sejumlah kalangan bahwa KPK telah tebang pilih. Busyro menyambut baik masukan masyarakat itu. Mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) itu  berjanji tidak akan tebang pilih dalam memberantas korupsi. “Pasti ditindak, siapapun yang bersalah,” tegas Busyro.

 

Lebih lanjut Busyro menjabarkan  strategi KPK, selain yang bersifat represif, ada juga yang preventif. “Dengan demikian KPK berusaha mengurangi peran-peran untuk selalu menangkap terus. Dan kalau bisa itu tidak terjadi,” tandasnya. Sedang, kiat untuk menemukan akar permasalahan korupsi, menurut Busyro perlu merubah pendidikan nasional dari sisi filosofi, metodologi, kurikulum dan rekrutmen dosen. ” Ini agenda besar KAHMI bersama NU dan Muhamadiyah serta yang lainnya bersama Pemerintah,” sebutnya

 

Sementara itu, Pakar Hukum Bambang Widjojanto menjelaskan, anatomi dari strategi pemberantasan korupsi meliputi Income generating, (putaran uang), expenditure (Pengeluaran Negara) dan sistem pencegahan korupsi. “Putaran uang terbesar untuk men-generate uang ada di pajak. Sumber income itu ada di sektor sumber daya alam, gas, forestry, dsb. Perizinan-perizinannya menjadi income kedua. Dengan memberikan konsentrasi di situ kita bisa mengetahui cara mengontrolnya,” bebernya.

Selain itu, konsentrasi di expenditure dengan melihat departemen- departemen di tahun 2011 yang akan mendapatkan APBN terbesar. Ketiga, senada dengan Busyro Muqoddas, Bambang melihat perlunya membangun sistem pencegahan tindak korupsi. Bambang mengusulkan salahsatu yang bisa dipakai untuk membangun pencegahan korupsi melalui partai politik (parpol).  “Ada tiga hal penting untuk membangun partai yang baik dan meminimalisasi potensi korupsi yaitu ideologi yang jelas, sistem rekrutmen pengkaderan dan membangun sistem keuangan partai yang baik,”jelasnya.

Seminar tersebut juga menghadirkan pembicara,  Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang Soemantri Brodjonegoro dan Direktur Eksekutif EKONIT Hendri Saparini.

 

Iklan