JAKARTA (Suara Karya): Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) semakin memantapkan peran ke arah pemberdayaan masyarakat, terutama pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi.

Reorientasi peran ICMI tersebut, sangat diperlukan di tengah berbagai perubahan politik, sosial, budaya, dan keagamaan yang berlangsung cepat.

Hal itu dikemukakan Ketua Dewan Presidium ICMI Azyumardi Azra, Wakil Ketua Dewan Pakar ICMI Sugiharto, dan Ketua Panitia Pengarah (SC) Rapat Majelis Pimpinan Paripurna (RMPP) Siti Nurbaya, di sela pembukaan RMPP ICMI, di Jakarta, Jumat (15/4).

Dalam acara itu, hadir Wakil Ketua Dewan Pertimbangan ICMI Nanat Fatah Nasir dan Adi Sasono, anggota Dewan Presidium ICMI Marwah Daud Ibrahim dan Muslimin Nasution, dan Ketua Dewan Direktur Center for Information and Development Studies (Cides) Ricky Rachmadi.

Hadir pula, salah satu ketua koordinator ICMI Yasril Ananta Baharuddin, anggota Dewan Pakar ICMI Moh Jumhur Hidayat, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida, serta Ketua Panitia Pelaksana (OC) RMPP ICMI Ahmad Taufik. “Reorientasi ini sesuai UUD 1945 dengan mendorong keberpihakan pemerintah kepada usaha-usaha yang kecil,” kata Azyumardi Azra.

Menurut dia, demi mencapai peran tersebut, bersamaan dengan program turun ke lapangan membina para pelaku usaha kecil, ICMI juga akan menekan pemerintah agar lebih memperhatikan usaha informal.

“Padahal usaha informal itulah yang jadi jaring-jaring sosial masyarakat kita. Tapi pemerintah sekarang berfokus kepada yang formal saja, masyarakat kecil masih susah mendapat kredit,” kata Azyumardi.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Dewan Pakar ICMI Sugiharto menyebutkan, di usianya yang ke-20 pada 5 Desember 2010 nanti, ICMI juga akan memperhatikan peran terhadap penyederhanaan proses demokrasi yang cenderung mahal dan menghabiskan banyak sumber daya. Salah satunya melalui program ICMI yang mengawasi peraturan pemilihan umum (pemilu) dan pilkada.

“Misalnya jumlah partai jangan terlalu banyak. Agar nanti terjadi fragmentasi politik, tidak ada kekuatan politik yang dominan sehingga pemerintah gonjang-ganjing. Maksimal sepuluh parpol saja,” kata Sugiharto yang mantan Menneg BUMN ini.

Untuk itulah, ke depan ICMI akan terus melakukan lobi kepada Kementerian Dalam Negeri agar memperketat peraturan mengenai persyaratan pemilu. “Pemilu dan pilkada juga harus lebih sederhana, sehingga KPU bisa memainkan peran maksimal, begitu juga Bawaslu. Sehingga politik uang bisa teratasi,” ucap cendekiawan yang kini menjabat Komisaris Utama AJB Bumiputera 1912 ini.

Menurut Sugiharto, guna menjaga netralitas dan independensinya, ICMI perlu mempertahankan pola kepemimpinan presidium yang bergantian setiap tahun.

“Ini bisa membuat ICMI tetap independen. Meski sebagai konsekuensi, kepemimpinannya memiliki karakteristik yang beragam. Kelebihan pilihan model ini, berbeda dengan kepemimpinan tunggal yang rawan politisasi,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua SC RMPP ICMI Siti Nurbaya menuturkan, RMPP yang berlangsung mulai 16 hingga 18 April 2010, mengangkat tema Revitalisasi dan Reorientasi Peran ICMI dalam Pembangunan Bangsa.

Siti Nurbaya mengatakan, ICMI melalui infrastruktur yang ada, berupaya turun ke lapangan guna memberdayakan masyarakat. “Terutama dalam perannya membangun masyarakat madani (civil society), dengan pilarnya berupa penegakan hukum (law enforcement), demokratisasi, dan membuka secara luas partisipasi politik publik,” ucapnya.

ICMI, tutur mantan Sekjen Kemdagri ini, harus meningkatkan peran. Sehingga kehadirannya semakin bermakna dalam kehidupan umat, berbangsa, dan bernegara.

“ICMI telah memainkan kiprah dan kontribusi signifikan dalam berbagai lapangan kehidupan umat dan bangsa mulai dari bidang keagamaan, politik, sosial, ekonomi, pendidikan, media massa dan seterusnya,” katanya.

Menurut Siti Nurbaya, ICMI yang berdiri pada 5 Desember 1990 telah membawa Islam dan kaum Muslimin ke “tengah” (moderat), dan tidak lagi berada di pinggiran seperti sebelumnya.

Siti Nurbaya menuturkan, dalam politik, ICMI menginisiasi proporsionalisme di tingkat nasional dan daerah. Keterkaitan ICMI dengan perkembangan dan dinamika politik, ucap dia, hanya satu aspek dari kiprah organisasi ini.

Azyumardi Azra kembali menjelaskan, ICMI juga telah menjadi katalisator bagi kemunculan lembaga-lembaga baru Islam, seperti Bank Muamalat Indonesia, SMA Insan Cendekia.

Selanjutnya, tutur Direktur Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, ICMI juga telah mendorong terjadinya proliferasi berbagai institusi baru seperti Takaful, Dompet Dhuafa, serta unit-unit pemberdayaan ekonomi rakyat.

Ia mengatakan, perjalanan ICMI selama 20 tahun ini adalah satu episode pendek dan perjalanan ke depan masih sangat panjang. “Masih banyak yang harus dan dapat dilakukan ICMI untuk terus ikut memajukan kehidupan umat, bangsa dan negara,” kata Azyumardi.

Untuk itu, di tengah berbagai perubahan politik, sosial, budaya, dan keagamaan yang berlangsung cepat, ICMI sepatutnya memikirkan dan merumuskan langkah-langkah reorientasi. (M Kardeni/Yudhiarma)

Sabtu, 17 April 2010

Iklan