JAKARTA, KOMPAS.com – Ikatan Cendikiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) akan memfokuskan peran ke arah pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada koperasi. Reorientasi peran ICMI tersebut sangat diperlukan di tengah berbagai perubahan politik, sosial, budaya, dan keagamaan yang berlangsung cepat.

“Sesuai dengan UUD 1945 dengan mendorong keberpihakan pemerintah kepada usaha-usaha yang kecil,” kata Ketua Presidium ICMI Azyumardi Azra saat pembukaan Rapat Majelis Pimpinan Paripurna ICMI di Hotel Cempaka, Jakarta Pusat, Jumat (15/4/2010).

Demi mencapai peranan tersebut, bersamaan dengan program turun ke lapangan untuk membina para pelaku usaha kecil, ICMI juga akan menekan pemerintah agar lebih memperhatikan usaha informal. “Padahal usaha informal itulah yang jadi jaring-jaring sosial masyarakat kita, tapi pemerintah sekarang berfokus kepada yang formal saja, masyarakat kecil masih susah mendapat kredit,” tambah Azyumardi.

Selain itu, di usianya yang ke 20 pada 5 Desember tahun ini, ICMI juga akan memperhatikan peran terhadap penyederhanaan proses demokrasi yang cenderung mahal dan menghabiskan banyak sumber daya. Salah satunya melalui program ICMI yang mengawasi peraturan Pemilihan Umum (Pemilu).

“Misalnya jumlah partai jangan terlalu banyak sehingga nanti terjadi fragmentasi politik, tidak ada kekuatan politik yang dominan sehingga pemerintah gonjang-ganjing. Maksimal 10 parpol saja,” katanya.

Untuk itulah, ke depannya ICMI akan terus melakukan lobi kepada Kementrian Dalam Negeri agar memperketat peraturan mengenai persyaratan pemilu. “Pemilunya juga harus lebih sederhana sehingga KPU bisa memainkan peran masksimal, begitu juga Bawaslu. Sehingga politik uang bisa teratasi,” demikian Azyumardi Azra.

Iklan