JAKARTA–Ketua Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Ginandjar Kartasasmita, mengatakan pembahasan RAPBN-P 2010 merupakan momentu yang tepat untuk meninjau kembali politik anggaran negara. ”Kami sarankan jangan hanya terbatas pada perubahan atau mengutak-atik angka,” kata dia saat menjadi pembicara kunci diskusi Center for Information and Development Studies (CIDES), Senin (5/4).

Politik Anggaran

Pembahasan RAPBN-P 2010, kata Ginandjar, harus diarahkan pada penelaahan apakah arah politik anggaran yang diterapkan sudah benar. ”(Yaitu) benar menurut arah konstitusi, benar dalam arti dapat menangkap suasana kebatinan masyarakat dewasa ini,” ujar dia.

Politik anggaran, menurut Ginandjar adalah unsur utama dalam politik ekonomi Pemerintah dan instrumen kebijakan penting bagi negara. ”Ini faktor yang paling berpengaruh pada kehidupan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar dia. Karenanya, imbuh dia, parlemen memiliki kewenangan untuk ikut membahas masalah anggaran negara ini.

”Saya harap dialog ekonomi CIDES tentang RAPBN-P 2010 ini beranjak dari situ,” kata Ginandjar. Prioritasisasi anggaran, ujar dia, harus menjadi konsekuensi politik anggaran, dan politik anggaran harus senantiasa berlandaskan konstitusi dan gagasan dasar yang melahirkan Indonesia. Meskipun UUD 1945 sudah diamandemen, menurut dia gagasan dari konstitusi yang asli tetap harus menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan ekonomi ini.

Ginandjar berpendapat jika tidak ada landasan yang jelas untuk penentuan politik anggaran, maka yang terjadi adalah rebutan alokasi anggaran tanpa dasar dan arah jelas. ”(Yaitu) sudah dibagi-bagi dulu baru ditentukan politik anggarannya,” ujar dia. Inilah, imbuh dia, penyebab lobi politik untuk penetapan anggaran.

Dalam penentuan politik anggaran itu, menurut Ginandjar, harus dipisahkan antara tugas Pemerintah dan apa yang bisa diserahkan kepada civil society. Dalam hal UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK), menurut dia memang menjadi kewajiban Pemeritah dalam penyelenggaraan pendidikan.

 

Definisi Rakyat

Sementara dalam hal proteksi terhadap pasar tradisional, Pemerintah tidak mengatur persoalan jual-beli atau perdagangannya. Tapi, Pemerintah harus mengatur keberadaan beragam ‘mart’ yang bisa mengancam pasar tradisional ketika sudah masuk ke tingkat kecamatan. ”Saya tidak melarang mart-mart itu kalau di kota,” kata dia.

Definisi ‘rakyat’, tegas Ginandjar, juga harus jelas. ”Banyak orang mengaku sebagai rakyat, termasuk konglomerat,” kata dia. Menurut dia sudah banyak pustaka yang membahas masalah ini dan bisa menjadi rujukan. Yang mendasar, imbuh dia, kebijakan anggaran harus memastikan manfaat (beneficieries) terbesar adalah untuk rakyat banyak.

”Kebijakan anggaran tidak boleh dibajak oleh kelompok tertentu, pemilik pengaruh atau pemegang kekuasaan politik maupun modal,” tegas Ginandjar. Dia pun mengkritik pendekatan trickle down effect adalah prinsip ekonomi liberal yang terbukti menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi makin melebar.

Masalah politik anggaran pun menurut Ginandjar tidak bisa dilepaskan dari kebijakan ‘subsidi’. ”Di ekonomi liberal, subsidi adalah haram. Tapi di sistem kita, subsidi halal sepanjang masih ada rakyat yang membutuhkan,” kata dia. Hanya saja, imbuh Ginandjar, subsidi seharusnya hanya sementara. Karena itu menjadi tugas negara untuk memberdayakan rakyat agar mandiri dan bermartabat.

sumber: republika.co.id

Iklan