SILAKNAS ICMI 2009
Batam, 11-13 Desember 2009

Sidang Pleno III – Silaknas ICMI 2009
“Meningkatkan Kualitas Demokrasi Untuk Pembangunan Bangsa”

Menyongsong 100 tahun Indonesia merdeka, kita memerlukan suksesnya mengelola periode 5 tahun ke depan. Untuk bisa mencapai cita- pada 2045 yang mencerahkan sebagaimana disampaikan Ketua Dewan kehormatan ICMi Pusat, BJ Habibie, kuncinya adalah manfaatkan dengan tepat periode ke depan ini dengan mengemban tanggungjawab masing-masing dan saling bersinergi dari tiga ranah kehidupan; wilayah negara, market dan civil society.

Modernisasi Cara Kerja
Menurut Ketua Dewan Penasehat ICMI Pusat Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie SH. MA. untuk meningkatkan kualitas demokrasi, kita perlu mengonsolidasi lembaga-lembaga negara. Karena banyak sekali fungsi-fungsi yang tidak dikerjakan dari struktur organisasi negara kita yang ditambah-kurangi dan dirombak ini. “Bahkan yang namanya komisi-komisi negara sudah ada 50an dan semuanya independen. Otonomi daerah tidak disertai penguatan institusi di tingkat lokal untuk menjalankan fungsi yang diotonomikan. Jadi banyak pekerjaan tidak ada yang menangani. Tapi juga banyak pekerjaan yang terlalu banyak yang menangani,” sebutnya (12/12/09).

Kemudian juga perlu diperhatikan manajemen keadilan kita yang sangat tidak efisien. Begitupun soal sistem aturan. Dari segi fungsi bernegara, lanjut Jimly, sistem aturan bernegara sekarang terjadi kekacauan. UUD kita berubahnya 300%. Dulu jumlahnya ada 71 butir ketentuan. Sekarang setelah empat kali berubah, jumlahnya 199 butir. Yang tidak berubah hanya 25 butir ketentuan dan 174 butir baru semua. “Karena itu kalau hukum yang paling tinggi saja berubah pastilah UU, PP, dsb, diadakan penyesuaian. Bagaimana ide-de kebijakan ekonomi dapat berjalan tanpa ditopang sistem kelembagaan yang fungsional?” imbuh Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia.

Karena itu Jimly berharap kita berusaha memperkuat institusi atau kelembagaan di mana kita berada. “Kalau bicara lembaga penegakan hukum yang tidak bisa dipercaya, kita tidak bisa menindak orang-orangnya tapi dimodernisasi cara kerjanya. Ada efisiensi, transparansi dan profesonalisasi supaya markus-markus hilang dengan sendiri. Karena teori modern tentang kepemimpinan adalah The Rule of Law not of Men. Dalam Islam pun begitu. Pemimpin yang sebenarnya adalah Al Quran. Pejabat-pejabat bukanlah pemimpin dalam arti sebenarnya. Pemimpin kita adalah sistem aturan,” papar Penasihat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM).

Jimly mengingatkan agar ICMI kembali memegang peran mengingat sejarah perkembangan civil society di tanah air lebih dulu eksis sebelum lahirnya negara sedangkan di Eropa sebaliknya. Awal pertumbuhan negara kita ada di ormas-ormas. Kekuatan negara memerlukan konsolidasi, sehingga tahap awal kekuatan-kekuatan ormas diambil negara. Begitu juga di jaman orde baru, kekuatan ormas disedot untuk kepentingan konsolidasi. “Sekarang 10 tahun sudah reformasi, bagaimana kualitas organisasi ormas dan LSM-LSM kita? Bisakah menyumbang 30% untuk kehidupan kebangsaan? Pada 1990 peran politik umat Islam lemah, karena itu ICMI mengambil peran politik. Sekarang partai sudah banyak. Kita harus berbagi tugas,” jelasnya. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia ini juga mengimbau agar ICMI merekomendasikan langkah-langkah progresif dan tidak set back.

Konsolidasi Demokrasi
Menurut Ketua Dewan Pakar ICMI Pusat, Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita, kita perlu memantapkan lebih dulu apakah sudah melewati tahap konsolidasi demokrasi atau belum. Setelah itu barulah bicara meningkatkan kualitas demokrasi. Apakah pasca pemilu 2009, konsolidasi sudah tercapai? Tidak semua orang sependapat rezim demokrasi kita sudah stabil atau terkonsolidasi. Proses transisi terjadi saat dibangunnya lembaga-lembaga demokrasi. Proses konsolidasi dimulai pada 2004 setelah dituntaskan berbagai amandemen terhadap UUD yang memungkinkan demokrasi berdasarkan konstitusi dijalankan.

“Ciri tahap konsolidasi adalah lembaga-lembaga dan institusi-institusi demokrasi berfungsi dan terjadi empowerment. Contoh, MK diempower berbagai instrumen sehingga menjadi peradilan modern. Apabila KPK belum diempower atau diberi kewenangan yang seharusnya, maka proses konsolidasi masih berjalan. BPK sudah ada sejak jaman republik tahun 1945. tapi baru 5 tahun belakangan ini berfungsi sebagai lembaga audit. Jika proses ini sudah terlampaui, negara bisa dikatakan sebuah negara demokrasi yang terkonsolidasi,” jelas Mantan Ketua DPD RI.(12/12)

Ginandjar optimis melihat demokratisasi dengan beberapa indikasi positif antara lain; pendapatan perkapita Tahun 1996 kita mencapai $1155. Pada 2008 $2010. Kita sudah masuk negara dalam kelompok middle income country. Dalam indeks perpesi korupsi (CPI) dari transparancy International menunjukan Indonesia pada 2007 urutan 143, tahun 2008 urutan 126. Tahun 2009 urutan 111. Pertumbuhan GDP kita lumayan manakala semua negara menghadapi minus pada 2009. Jadi demokrasi kita sudah terkonsolidasi. Semua lembaga-lembaga demokrasi sudah ada dan berfungsi.

Tolok Ukur Kualitas
Kualitas bisa dilihat dari proses, substansi dan performance. Bicara tolok ukur demokrasi, bicara sistem yang berlaku sekarang menjadi idiologi global yaitu neo klasik atau neo liberal. Dalam bidang politik menghasilan desakan kepada demokratisasi, human rights, rule of law, governace, dsb. Dalam bidang ekonomi mendorong free competition, free market, privatitasi, public entrepreneruship, dsb, yang disebut sebagai ideologi neolib. Tolok ukur standar dunia ini yang sebagian tidak disetujui. “Rasanya kok dalam bidang politik kita tidak ada masalah dengan ideologi itu. Tapi kita punya persoalan dari sisi ekonominya. Kenapa tidak kita kembangkan konsep sendiri menggunakan pancasila sebagai tolok ukur?” saran Ginandjar.

Lebih jauh Angota Dewan Pertimbangan Presiden RI ini menjelaskan, tantangan ICMI kalau ingin membumikan kembali pancasila, adalah bagaimana penerapannya supaya bisa diterima masyarakat luas disesuaikan dengan aliran besar yang terjadi di dunia. Tidak tunduk kepada aliran besar itu, tapi ada sintesa yang menguntungkan. “Tentu harus mewaspadai jebakan-jebakannya. Pada jaman orde baru ada upaya itu dengan P4. Ada 36 butir yang kalau saya baca tidak ada masalah. Salahnya karena tidak dijalankan saja,” sebutnya.

Di lain pihak, lanjut Ginandjar, ada arus lain, perubahan dalam sistem karena pengembangan informasi meluas seperti e-governance atau e-democracy. Kita sudah mulai masuk tahap parcitipatory democracy. Padahal representative democracy saja belum sempurna betul. Bahkan berikutnya kembali kepada direct democracy karena dengan teknologi informasi, semua orang bisa ikut ambil keputusan. Seperti di jaman Yunani kuno. “Facebookers kemarin yang 1 juta sekian itu bisa membatalkan kebijakan yang sudah diambil institusi-institusi. Ini suatu gejala baru di indonesia. ini akan menjadi norma baru ke depan, rakyat ikut serta dalam proses pengambilan keputusan,” ungkapnya.

Iklan