SILAKNAS ICMI 2009
Batam, 11-13 Desember 2009

Sidang Pleno IV
”Revitalisasi Pancasila sebagai Jatidiri Bangsa”

Pancasila merupakan titik awal di mana bangsa Indonesia bermula yaitu titik di mana dipertautkan unsur-unsur yang menyatukan kita sebagai bangsa dan mengarahkan perjuangan. Unsur-unsur yang menyatukan dan ideal yang disebut Sukarno sebagai bintang kejora. Ada nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan dalam Kebinekaan, Demokrasi Permusyawaratan dan nilai Keadilan Sosial. Itulah ukuran dari demokrasi.

Sukarno Sang Artikulator
”Jadi kalau kita ingin mengukur kualitas demokrasi, kita cek saja apakah demokrasi kita memenuhi etika ketuhanan, sudah berprikemanusiaan adil dan beradab, didasarkan perwusyawaratan cita-cita konsensus dan berdasarkan keadilan? Kalau itu tidak terpenuhi berarti kita keluar dari rel dan trayek demokrasi yang ideal,” tandas pimpinan sidang pleno IV, Dr. Yudi Latif yang menampilkan pembicara Sejarawan Prof. Dr. Anhar Gonggong dan Prof. Dr. H. M. Taher Kasnawi, SU. (12/12/09).

Menurut Yudi, meski hasil pergumulan Sukarno sejak 1926, pancasila merefleksikan pergumulan bangsa secara keseluruhan dan merupakan share bersama. Dalam sidang BPUPKI, satuan nilainya sudah banyak disebutkan; ketuhanan, kemanusian, dsb. Pancasila ibarat mutiara yang terselubung banyak kesalahpahaman. Di satu sisi ada kelompok yang mengklaim sebagai satu-satunya pemegang copyright pancasila, yang kemudian mengacu pancasila ke pidato Sukarno pada 1 Juni 1945. Padahal pancasila bermetamorfosis setelah pidato tersebut dengan panitia 9 yang menyempurnakan.

”Jadi pidato 1 Juni Sukarno hanya mengartikulasikan ulang terhadap nilai-nilai yang sudah dibicarakan tokoh-tokoh lain sepanjang persidangan mulai tanggal 30-31 Mei. Kalau kita lihat urutannya juga beda. Sukarno menempatkan kebangsaan di sila pertama, rumusan panitia 9 menempatkan sila pertama adalah ketuhanan,” ungkap Direktur Eksekutif Reform Institute.

Sukarno, lanjut Yudi, sebagai arus titik temu. Sampai 1927 dia masih editor Majalah Sarikat Islam. Dia mengakui guru politik pertamanya Tjokroaminoto. Intensitas pergulatan dia dengan Agus Salim dan utang budi kepada Islam begitu kuat. Sebenarnya dari BPUPKI resmi, panitia yang dibentuk ada 8 orang yang komposisinya tidak seimbang; 6 wakil dari golongan nasionalis dan hanya 2 wakil Islam. Sukarno menilai gawat kalau komposisi wakil resmi panitia terlalu didominasi kelompok nasionalis. Bagaimanapun Indonesia ini kekuatan-kekuatan Islam, meski secara politik lemah karena kurang orang-orang terdidik waktu itu.

”Memang mereka secara bangunan kemampuan manajemen modern terbatas tapi Islam ini akar yang kuat. Maka dia bikin panitia tidak resmi, yang jumlahnya kemudian 9 orang. Komposisinya diseimbangkan. Empat dari golongan nasionalis, 4 dari golongan Islam dan di tengahnya Sukarno sendiri. Dengan itulah titik-titik temu itu bisa dirumuskan,” paparnya.

Namun pancasila terlanjur menjadi stigma yang dihadapkan dengan Islam. Tapi kalau sila-silanya satu persatu diurut, semua sepakat. ”Ini terjadi pada persidangan konstituante yang nyaris deadlock. Waktu itu seluruh fraksi-fraksi sepakat dasar negara; pertama, harus memiliki unsur mengekspresikan jiwa revolusi 45, kedua dasar negara itu harus tetap menjunjung tinggi kebebasan beragam dan keyakinan. Ketiga, dasar kebangsaan harus mengekspresikan kebangsaan yang luas. Kemudian harus mencerminkan cita-cita keadilan. Tapi ketika distempel pancasila, tidak sepakat. Mungkin sekarang karena sudah berjarak dengan waktu, kita melihat tidak ada yang salah dengan pancasila. Semuanya lewat pengisian-pengisian dan konsensus nasional,” imbuh Wakil Sekretaris Dewan Pakar ICMI Pusat.

Pancasila Akomodir Islam
Menurut sejarawan, Prof. Dr. Anhar Gonggong, pancasila tepat untuk kemajemukan Indonesia. Catatan terakhir dari BPS; kita terdiri dari seribu etnik dan subetnik. Itulah yang menjadi Indonesia dan mengikat baik dalam kekinian dan ke depan. ”Kita ini merdeka untuk apa? Untuk apa sih saya sebagai orang Bugis, mengIndonesia dan merdeka dengan Indonesia. Kalau sekadar jadi orang Bugis dan mau hidup enak tidak perlu saya mengIndonesia. Tapi ada satu visi yang lebih besar yang dikehendaki rakyat Bugis supaya dalam proses mengindonesia ada kehidupan yang lebih baik dan memberi kebanggan lebih besar. Itu sebabnya saya bangga jadi orang indonesia dalam proses mempancasila itu,” aku Pengajar Sejarah Pergerakan Nasional dan Sejarah Kontemporer Indonesia di Universitas Negeri Jakarta.

Namun sayangnya kita tidak pernah menerjemahkannya dengan baik. Sekaligus disayangkan , imbuh Anhar, Bung Karno ketika berkuasa juga sebagian besar melanggar pancasila. ”Sejak dulu sampai sekarang kita melanggar pancasila. Trantib mukuli pedagang. Itu kan anti pancasila. Anti kemerdekaan malah. Dalam masyarakat merdeka, tidak ada orang yang berhak memukuli rakyatnya. Pada batas tertentu rakyat belum merdeka. Yang merdeka baru mereka yang mengatakan dirinya penguasa atau pemimpin,” tegas Tenaga Profesional di Lemhanas,

Kehebatan para Founding Fathers, agama tetap mempunyai peranan yang sangat penting. ”Bahkan dalam negara pancasila, ajaran Islam tetap merupakan sesuatu yang berhak untuk dilaksanakan. Jangan salah, Sukarno tetap membuka jalan agar syariat Islam dijalankan dengan mengatakan; kalau kita benar-benar berjuang untuk kepentingan Islam berusahalah agar Anda bisa menguasai parlemen dan Anda berhak melakukan perjuangan,” jelas Pengajar Sejarah Ekonomi dan Bisnis Indonesia di Fakultas Ilmu Administrasi Unika Atma Jaya.

Karena itu, Anhar menganggap tugas anak bangsa mengembalikan kekuatan makna pancasila sebagai visi ke depan. Ia berharap ICMI melihat pancasila secara jernih dan keilmuan. Kita harus mengilmiahkan pancasila untuk proses ke depan dalam berbangsa dan bernegara. “Keegganan orang melihat kembali pancasila dan pikiran-pikiran besar bangsa kita karena ketidakmauan membuka kembali dokumen-dokumen sejarah. Kalau kita melihat pikiran-pikiran besar mereka kemudian kita membicarakannya dalam konteks globalisasi, kita masih mempunyai cahaya ke depan. Tapi kalau kita tidak mau, saya khawatir republik ini pada saatnya akan hilang,” ujar Pengajar di Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) ini mengingatkan.

Jatidiri Bangsa dalam Konteks Globalisasi
Menurut Prof. Dr. H.M. Taher Kasnawi, SU, prasyarat utama menegakkan sebuah bangsa dan Negara merdeka adalah Jati diri bangsa, serta kapasitas organisasi atau administrasi menyelenggarakan pemerintahan sehari-hari. Kedua unsur tersebut didukung sumber-sumber daya ekonomi memenuhi kebutuhan hidup rakyat dan kebutuhan pembangunan. Posisi jatidiri menjadi sumber inspirasi, motivasi, serta nilai perekat bangsa dalam semangat persatuan dan kesatuan. Kapasitas organisasi meliputi kemampuan teknis dan administratif menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan.

“Dua aspek yang harus menjadi fokus pengembangan kekuatan bangsa agar mampu eksis dan berperan unggul dalam konteks globalisasi adalahaspek Daya Saing dan Daya Tahan bangsa. Aspek daya saing berimplikasi pada keharusan pengembangan sumber daya manusia. Dalam mengembangkan Daya tahan bangsa, di sinilah fungsi revitalisasi jati diri bangsa harus selalu mampu menunjukkan posisi bangsa yang jelas dalam pergaulan dan persaingan global,” jelas Tenaga Akademik STIA-LAN Makassar.

Corak jati diri bangsa meliputi semangat Keberagamaan, nasionalisme dan toleransi. Revitalisasi semangat keberagamaan bangsa perlu dibangun, agar lebih fungsional bukan hanya dalam domain kehidupan individu dan keluarga, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dan acuan perilaku kehidupan publik setiap masyarakat. Semangat nasionalisme harus diperkuat kembali melalui proses pembinaan sosial politik yang terpadu. Semangat toleransi dan persatuan bangsa, juga memerlukan kebijaksanaan strategis yang menciptakan suasana kondusif terjalin kembali saling percaya dan solidaritas. Semangat toleransi dan persatuan bangsa juga harus dibudayakan melalui proses komunikasi dan dialog antar kelompok masyarakat dari berbagai latar belakang. Demikian pula melalui perumusan dan perberlakuan kebijakan-kebijakan pemerintah yang bersifat inklusif.

Sementara Pimpinan Sidang Pleno IV, Dr. Ir Zaim Uchrowi menilai saat ini adalah momentum baik ICMI untuk memulai kembali suatu langkah renaisans bagi bangsa. “Menjelang 20 tahun ICMI, Duapuluh tahun silam ICMI berhasil melakukan suatu hal yang sangat mendasar, yakni bagaimana Islam yang selama ini marjinal berada dalam tekanan politik sekuler berhasil ke tengah dan politik Islam menjadi hal biasa. Tantangan tahun depan bagaimana ICMI melakukan suatu langkah renaisans bangsa ini sehingga memiliki jiwa merah putih seluruhnya,” pungkas Wakil Sekretaris Dewan Pakar ICMI Pusat.

Iklan