JAKARTA–Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) meminta agar kasus Bank Century diproses sesuai hukum seadil-adilnya dengan prinsip praduga tak bersalah dan tidak pandang bulu. “Siapapun yang melanggar hukum perlu ditindak sesuai peraturan perundangan yang ada,” kata Wakil Ketua Dewan Pakar ICMI Sugiharto saat membacakan sikap ICMI yang bertajuk “Teguhkan Kembali Pancasila Sebagai Sumber Nilai-nilai Dalam Pancasila”, di kantor Sekretariat Pusat, ICMI Center, Jakarta Selatan , Rabu (16/12). 


Cedera Keadilan Picu Pembangkangan Sosial 

Terkait proses politik di DPR, ICMI berharap Panitia Angket Century melakukan penyelidikan kasus itu secara non partisan dan memprioritaskan kepentingan bangsa guna menghindari konflik politik dan horizontal di masyarakat, sehingga dapat mengungkap fakta sebenarnya. “Kegiatan Pansus DPR untuk hak angket Bank Century sebaiknya digelar terbuka agar masyarakat mengetahui secara transparan dan objektif apa yang sedang dibahas dalam pansus,” katanya. ICMI juga berharap penyelesaian kasus Bank Century dilakukan secara fokus dan cepat agar tidak menimbulkan kegelisahan di masyarakat yang akhirnya mengakibatkan krisis kepercayaan kepada pemerintah yang mengganggu jalannya pembangunan.

ICMI mengingatkan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bekerja profesional dan sesuai ketentuan hukum sehingga dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Karena pelanggaran dan pencederaan rasa keadilan dapat memicu terjadinya “perlawanan” dan “pembangkangan” sosial dari masyarakat yang bisa menimbulkan suasana tidak kondusif.

 

ICMI mengajak seluruh elemen civil society untuk terus mengawasi dan mendorong proses penegakan hukum dalam kasus Bank Century berjalan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga keadilan dapat segera terwujud. Pada sisi lain, kalangan elite politik diharapkan dapat lebih mengedepankan sikap kedewasaan dan kearifan sehingga tercipta kondisi sosial politik yang kondusif.

Ketua Presidium Majelis Pengurus Pusat ICMI, Azyumardi Azra meminta masyarakat tidak terlalu cepat menghakimi Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait kasus Bank Century. Menurut dia, Boediono dan Sri Mulyani harus diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan kepada Panitia Angket Century. Untuk itu, Panitia Angket Century harus memanggil keduanya. “Kalau mereka tidak datang, itu contempt of parliament,” kata dia.

Konsolidasi Demokrasi 

ICMI memandang peneguhan dan konsolidasi demokrasi sangat penting dalam merespon berbagai persoalan yang saat ini sedang terjadi. Nilai Pancasila banyak diabaikan dalam pengelolaan politik, pemerintahan dan negara. Berbagai kasus yang berkembang akhir-akhir ini menunjukkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa berada pada tingkat yang makin memprihatinkan. Penanganan kasus-kasus korupsi yang menimbulkan persoalan antara Kepolisian, KPK dan Kejaksaan Agung bukan semata merupakan masalah teknis manajemen penegakan hukum. Melainkan juga telah menyangkut kemerosotan integritas yang membuat penegakan hukum dapat dikendalikan makelar kasus. “Peradilan terhadap Prita yang dituduh melakukan pencemaran nama baik sebuah rumah sakit dan Minah yang diadili karena memetik tiga buah kakao, menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum mengabaikan nilai dan perasaan keadilan dalam masyarakat,” ujar Sugiharto.

ICMI melihat masalah minimnya integritas lembaga pemerintahan tersebut juga terlihat, salah satunya pada kasus Bank Century. Sejak awal, kata dia, pengelolaannya memang tidak dilakukan secara hati-hati (prudent) sehingga menimbulkan dampak cukup besar dalam kehidupan bangsa saat ini. “Karena itu, perlu ada upaya mendasar yang mampu mengkonsolidasi manajemen modern terhadap seluruh lembaga publik dan sosial,” ujarnya.

Pernyataan sikap ICMI ini merupakan hasil Silaknas ICMI yang diselenggarakan di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada 11-13 Desember lalu. Hadir dalam kesempatan tersebut, Anggota Presidium ICMI, Muslimin Nasution dan Nanat Fatah Natsir serta Sekjen ICMI Agus Salim Dasuki.

Sumber: Republika, Suara Karya

 

Iklan