Untuk memetakan masalah dan mencari solusi serta menakar visi dan misi capres dan cawapres 2009-2014 tentang dunia pendidikan, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) mengadakan Seminar Nasional ”Pemerataan Peningkatan Mutu dan Akses Pendidikan Indonesia 2009-2014” di Hotel Sahid Jaya, Jakarta Pusat (25/06). 

Dikotomi Pendidikan Nasional 

Target Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) 2005-2009 dalam pemerataan dan peningkatan akses pendidikan, untuk jangka menengah hingga 2009, pemerataan dan peningkatan akses dipertahankan angka partisipasi murni Sekolah Dasar (APM-SD) pada 94%, memperluas SMP/MTs hingga angka partisipasi kasar (APK) 97,4% atau APM 75,5% serta menurunkan angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas hingga 5%.

Bagaimana dengan pemerataan mutunya? seperti diketahui, dunia pendidikan tanah air sampai saat ini masih menghadapi berbagai tantangan baik internal maupun eksternal. Secara internal dunia pendidikan dihadapkan pada sederet persoalan, seperti mutu, pemerataan dan akses pendidikan bermutu bagi seluruh warga.

Sebagai muslim dan mendalami Al Qur’an, kita mengetahui adanya kandungan ayat Kauliyah (yang tersurat) dan Kauniyah (yang tersirat). Ayat-ayat kauniyah adalah informasi mengenai fenomena alam dan sosial yang dipahami melalui kegiatan ilmiah. Karena itu sudah sepantasnyalah ilmu agama beriringan bersama ilmu pengetahuan dan teknologi.

Presidium ICMI Pusat, Prof Nanat Fatah Natsir MS, mengatakan, masih terdapat dikotomi antara pendidikan agama dan pendidikan umum hingga menyisihkan pendidikan agama. Menurut Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung ini, dikotomi antara pendidikan agama dan pendidikan umum mengakibatkan pendidikan agama dipandang seolah pendidikan kelas dua. Terbukti dalam hal anggaran yang diterima institusi pendidikan Islam jauh berada di bawah perguruan tinggi umum. ”Untuk itu semua institusi pendidikan disarankan berada di bawah Departemen Pendidikan. Sedangkan Depag cukup menangani masalah Haji dan Zakat saja,” gagasnya dalam sambutan seminar tersebut.

Bermuara Pada Pendidikan 

Sementara itu menurut Ketua Dewan Pakar ICMI Pusat, Prof. Dr. Ginandjar Kartasasmita, kemajuan ekonomi suatu negara bermuara dari stabilitas politik dan pendidikan. Indonesia yang memiliki potensi antara sumber daya alam, GDP perkapita, pasar dinamis dan pengalaman demokrasi seharusnya tidak tertinggal dari negara-negara tetangga atau negara berkembang di belahan benua lainnya. Brasil yang pernah bersama IPTN pada 1970an membuat pesawat kecil, kini sudah mampu menjual pesawat jet. Cina pernah belajar perminyakan dan pertambangan di Indonesia dan kini sudah merambah ke mancanegara termasuk Indonesia. India yang diremehkan dalam menerapkan demokrasi saat Indonesia masih menjadi salah satu macan Asia, kini sudah melesat di bidang teknologi informasi.

Mengutip Kenichi Ohmae penulis World Without Borders dan Beyond the Nation State, Ginandjar melanjutkan, kita seharusnya memiliki persamaan visi di antara para pemimpin bangsa sehingga melahirkan strategi nasional yang jelas, fokus pada bidang yang ingin diunggulkan dengan tidak mengejar keahlian dalam semua bidang, menjalin komunikasi efektif dengan dunia luar dan memberi kesempatan pada kaum muda. Itulah formula yang diterapkan negara-negara BRIC (Brasil, Rusia, India dan Cina) dan TIVITI (Thailand, Vietnam dan Turki) yang dianggap sebagai kekuatan-kekuatan ekonomi baru di dunia bahkan menyaingi G7. Untuk mencapai itu semua, pendidikan pun harus dibenahi lebih dulu, dan stabilitas politik tentunya.

Ginadjar mengatakan, sistem pendidikan sekarang membuat siswa belum siap menerima tantangan ke depan. “Selagi kita mengejar ketertinggalan, kita masih dalam sistem pendidikan abad 20. Sementara dunia sudah memasuki pendidikan abad 21. Gurunya bisa dari internet. Belajar bukan dari sekolah saja tapi juga kehidupan dan berani mengambil langkah. Pendidikan sekarang mesti membuat siswa berani memberikan jawaban yang berubah dan mengutamakan proses daripada jawaban benar semata-mata. Jadi bentuknya network bukan piramid.” ungkap Ketua DPD RI ini. Piramid adalah ilustrasi kondisi pendidikan nasional saat ini. Jumlah partisipan tingkat pendidikan rendah terletak di bagian bawah. Jumlah partisipan tingkat pendidikan tinggi terletak di bagian atas yang mengerucut.

Mau Mutu atau Akses? 

Namun Ginandjar optimis Indonesia bisa mengejar ketertinggalan setidaknya dari BRIC dan TIVITI karena mereka pun punya problematika yang tidak lebih kecil dari Indonesia. Maka langkah selanjutnya ada dua pilihan. Pertama, mengutamakan mutu ketimbang akses atau sebaliknya. Wajib belajar 9 tahun harus terus dioptimalkan. Mutu pendidikan dibangun dengan teknis. Jadi berupaya bagaimana setelah selesai mereka bisa mencari pekerjaan di dalam negeri dan tidak menjadi TKI. Dalam hal ini, mutu yang telah dihasilkan berhadapan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Masalah lainnya seperti guru honorer dan sertifikasi guru juga menjadi problem sendiri berkaitan kualitas pengajar. Kedua, mengutamakan keduanya dengan memberi porsi yang sama.

“Dalam kondisi anggaran yang terbatas, bagaimana mengatur perimbangan? Itu yang harus dipikirkan para pendidik dalam mengadakan pembangunan pendidikan di Indonesia,” pungkas Ginandjar dalam pembukaan seminar pendidikan nasional tersebut.

 

Iklan