Cina yakinkan Indonesia, tragedi di Kota Urumqi, Provinsi Xin Jiang, yang melibatkan kaum Muslimin minoritas etnis Uighur berlatar belakang politik. Hal ini disampaikan Wakil Khusus Kementerian Luar Negeri Cina, Chen Shiqiu, di hadapan Para Pemuka Ormas Islam dalam dialog Khusus di kantor pusat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI,) Jakarta (24/07).

 

Bukan Soal Etnis dan Agama 

Menurut penuturannnya peristiwa tersebut terjadi pada 5 Juli malam, kira-kira 2000 orang merampok, membunuh dan membakar, mengakibatkan 197 orang tewas dan lebih dari seribu orang luka-luka. Sebanyak 300an toko, lebih dari 10 rumah dan 260 lebih mobil dibakar. “Polisi-polisi sudah menahan 1000 orang lebih yang hadir dalam kerusuhan itu dan sekarang sedang proses pemeriksaan. Karena peristiwa itu berskala besar, saya yakin ada orang-orang yang dihasut atau tidak tahu apa-apa, ikut dalam kerusuhan itu. Saya yakin kalau nanti diberikan hukuman berat, orangnya tidak begitu banyak” jelas Shiqiu.

Peristiwa itu, lanjut Shiqiu, berlatar belakang politik yang sangat mendalam dan bukan masalah etnis dan agama. Di dalam dan luar negeri Tiongkok terdapat tiga kekuatan; terorisme, separatisme dan radikalisme. Mereka melawan, merusak kestabilan dan kerukukan di antara etnis dan ingin memisahkan Xin Jiang dari Tiongkok. “Ketiga kekuatan ini sebagian besar terdapat di luar negeri yaitu Amerika dan Eropa Barat. Ketiganya dalam jangka panjang merekayasa untuk membuat keributan besar di Tiongkok. Mereka berencana membuat kekacauan besar-besaran dalam tahun ini pada HUT ke 60 berdirinya RRC. Ketiga kekuatan ini sering mengambil kesempatan,” sebut aktivis PBB bidang HAM.

Lebih jauh Chen membeberkan, kerusuhan itu dipicu perkelahian di antara pekerja suatu pabrik melibatkan orang-orang etnis Uighur. Dalam perkelahian itu dua pekerja Uighur luka parah dan sempat dirawat di rumah sakit hingga akhirnya tewas. “Karena kasus pidana ini menyangkut orang Uighur, tiga kekuatan tersebut khususnya Kongres Uighur Dunia dikepalai Rabiah Kadir, membesar-besarkan kasus pidana itu untuk membuat keributan di Xin Jiang,” ungkapnya.

Propaganda Pers Barat 

Chen juga menganggap media massa khususnya dari Barat membawa peristiwa ini ke arah pertikaian antar etnis dan agama serta pelanggaran HAM, dengan melakukan liputan-liputan yang tidak sesuai fakta dan mengedarkan rumor. “Mereka memfitnah kebijakan Tiongkok tentang agama dan etnis, berencana untuk memprovokasi dan merusak hubungan persatuan dan persahabatan di antara Tiongkok dan negara-negara Islam. Sebenarnya dalam kerusuhan itu penjahat-penjahat membunuh kurang lebih 200 orang. Tapi katanya militer Tiongkok membunuh muslim di Provinsi Xin Jiang. Tidak benar setelah peristiwa itu Pemerintah Tiongkok menutupi masjid melarang muslim melakukan shalat Jum’at. Pemerintah Tiongkok tidak pernah mengambil tindakan membatasi terhadap masjid-masjid apalagi menutup masjid,” ungkap Shiqiu.

Sikap ICMI 

Menanggapi pernyataan resmi Cina tersebut, Presidium ICMI, Azyumardi Azra menghimbau Cina agar lebih mengedepankan pendekatan dialogis ketimbang keamanan dalam menangani masalah tersebut. “Seperti pengalaman di Indonesia, kalau pendekatan sekuriti terlalu ditekankan, apapun penyebabnya, akhirnya yang tercipta adalah lingkaran kekerasan yang susah dihentikan. Karena itulah kami ingin menekankan pendekatan dialogis di antara pemerintah Cina dengan tokoh-tokoh masyarakat di Xin Jiang dengan melibatkan masyarakat madani yang ada di sana,” sarannya.

Azyumardi juga mengusulkan agar dalam kebijakan-kebijakan pemerintah Cina, khususnya dalam memelihara keamanan di Xin Jiang, hendaknya tetap memperhatikan HAM dan jaminan terhadap kelompok-kelompok minoritas. “Kami juga usulkan, agar kebijakan-kebijakan demografi di Xin Jiang mungkin perlu dipertimbangkan kembali. Memang sekarang penduduk Xin Jiang masih 40% orang Uighur dan kelompok-kelompok muslim lain sedangkan suku Han kurang dari 40%. Tapi kalau kita lihat perkembangan sejak 1950an, memang sudah terjadi perubahan komposisi demografis yang luar biasa. Tahun 1950an penduduk suku Han hanya sekitar 7-9%. Sekarang sudah 36%. Jadi ini merusak keseimbangan demografi,” sebut mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Kata Azyumardi, Indonesia juga pernah menghadapi permasalahan kekerasan karena rusaknya keseimbangan demografis di Maluku dan Sampit. Keseimbangan demografis yang terganggu memengaruhi posisi-posisi politik dan otoritas. “Orang-orang lokal yang asli di sana merasa bukan hanya menerima banyak pendatang, tapi juga tiba-tiba mereka menjadi marjinal dalam posisi-posisi politik dan pemerintahan.

Kemudian perlu juga dibentuk skema pemerataan hasil-hasil bumi yang dihasilkan wilayah Xin Jiang. Menurut laporan, dalam beberapa tahun terakhir ini di wilayah Xin Jiang ditemukan banyak cadangan minyak bumi , gas, dsb. “Kalau itu tidak dibagi secara merata, akan menimbulkan potensi kemarahan dan kecemburuan, seperti yang pernah terjadi di Aceh dan sekarang Papua. Itu persoalan revenue dari daerahnya, masyarakat setempat menganggap hanya dibawa ke Jakarta,” ujarnya.

Azyumardi tak menampik adanya unsur-unsur gerakan trans-nasional Islam yang masuk ke wilayah Asia Tengah termasuk di Xin Jiang. Tapi menurutnya, jika pemerintah Cina tidak over reactive, gerakan-gerakan itu tidak akan berhasil mendapatkan pengaruh. “Kalau Pemerintah Cina gagal melakukan persuasi dan dialog dengan kelompok muslim di Xian Jiang, mungkin akan ada orang muslim yang karena jengkel, tidak senang, tidak puas dan kurang diperhatikan, akhirnya terekrut dalam kelompok-kelompok trans-nasional itu. Bukan tidak mungkin gerakan-gerakan itu dimanipulasi dan digunakan kelompok-kelompok tertentu yang punya kepentingan untuk memecah belah Cina dan sebagainya,” pungkas Azyumardi.

Dialog yang dipimpin Ketua Presidium ICMI, Muslimin Nasution, dihadiri Ketua Koordinasi MPP ICMI, Yasril Ananta Baharudin dan Yak Iksas, Wakil Bendahara ICMI, Ibnu Mahmud B serta ormas dan perguruan Islam seperti Dewan Dakwah, Al Wasliah, International Center for Islam and Pluralism (ICIP) dan Universitas As Syafiiyah

Chen Shiqiu bertandang ke ICMI didampingi Yang Ling Zhu (Kuasa Usaha Sementara Kedubes China), Yu Jun (Sekretaris Ketiga Direktorat Asia Kementerian Luar Negeri), Wang Shikun (Atase Kedubes China), dan Qiu Xinli (Sekretaris Ketiga Direktorat Asia Kementrian Luar

Iklan