Mungkin belum banyak orang yang memahami, kalau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama setelah amandemen keempat tahun 2004, telah berwawasan lingkungan, green constitutions. Lihat saja pada Pasal 33 yang dikenal sebagai pasal yang mengatur pengelolaan ekonomi, ayat keempat: Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan

Konsep green constitutions ini diperkenalkan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie. Untuk lebih memahami konsep kontitusi yang berwawasan lingkungan ini, Jimly meluncurkan buku Green Constitutions, yang berlangsung di hotel Bumi Karsa Bidakara, Jakarta, Sabtu (02/05).

Buku ini oleh penulisnya, diharapkan akan memberikan pencerahan terhadap dunia politik, perkembangan hukum dan lingkungan di Indonesia, “Green Constitutions: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945″. Gagasan dan pemikiran yang terdapat dalam buku ini dapat menjadi salah satu upaya yang efektif untuk mengarusutamakan (mainstreaming) pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan ke dalam arus politik pembangunan nasional.

Buku yang mengetengahkan tentang konsep Green Constitutions dan Ecocracy ini mungkin masih sangat asing bagi sebagian kalangan pemerhati hukum dan lingkungan, termasuk para penggiat hukum tata negara itu sendiri. Dua hal tersebut menjadi sangat penting untuk dipahami oleh segenap komponen bangsa Indonesia. Hal ini berkaitan erat dengan kondisi kelestarian lingkungan hidup yang kini teramat memprihatinkan, dan UUD 1945 sebagai the suprime law of the land pun telah memuat gagasan dasar mengenai kedaulatan lingkungan dan ekokrasi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

Dalam kontek ini pasal 33 ayat (4) walaupun tidak terlalu jelas menekankan pembangunan berkelanjutan sebagai arah dan pola pembangunan, namun pasal ini dapat ditafsirkan memberi arah pembangunan ekonomi yang didasarkan pada konsep pembangunan yang berkelanjutan.

Peluncuran buku yang bertepatan dengan hari pendidikan nasional ini sekaligus bertujuan mengingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai lapisan sosial masyarakat untuk tetap senantiasa meletakkan dan memperkuat kembali dasar-dasar konseptual mengenai persoalan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dengan berwawasan lingkungan.

Konsep dan pemikiran Green Constitutions dan Ecocracy ini harus menjadi perhatian khusus bagi berbagai pihak terkait mengingat Indonesia juga merupakan salah satu negara yang menjadi jantung dan paru-paru dunia, kerap kali diharapkan untuk menjadi pelopor dan motor penggerak terjadinya kelestarian dan keberlangsungan lingkungan hidup. Untuk itu mutlak diperlukan adanya peningkatan budaya sadar berlingkungan di setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga, seluruh tindakan dan kebijakan yang ditempuh akan senantiasa memperhatikan segala aspek yang terkait dengan lingkungan hidup.

Hadirnya buku ini semoga dapat memberikan inspirasi dan pencerahan baru bagi semua kalangan yang berfokus pada pembangunan bekelanjutan yang berwawasan lingkungan ke dalam arus politik pembangunan nasonal, sedangkan keberhasilan konsep ini masih bergantung pada kesadaran tindakan dalam menjalankan aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. (*BO/SEP)

sumber: http://matanews.com/2009/05/02/green-constituions-uu-berwawasan-lingkungan/

 

Iklan